PANDEGLANG, ZonaEXpose.com - KH. M. Yusuf Al Mubarok menegaskan kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) dari KPK RI, Kepolisian, Kejaksaaan dari pusat sampai daerah, legislatif, yudikatif dan eksekutif untuk tetap konsisten dalam mengawal dan membantu aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan (KRPM) pada unjuk rasa Selasa kemarin. (25/5/21).
KH. M. Yusuf Al Mubarok, menilai, pejabat Pandeglang, diduga akan melakukan langkah yang terbiasa dilakukan yaitu dengan menggunakan kekuatan uang untuk menyuap, menggunakan kekuasaan untuk melobi,agar tidak terjerat hukum, karena di Pandeglang kata, KH. Yusuf Mubarok sudah bukan rahasia umum langkah tersebut kerap terdengar ditelinga masyarakat.
“Ketika ada aksi unjuk rasa maka biasanya orang yang merasa terlibat dalam sasaran unras tersebut, akan melakukan dua langkah, mereka akan menggunakan kekuatan uang untuk menyuap, mereka akan menggunakan kekuasaan untuk melobi, supaya meraka lepas dari hukum. Oleh sebab itu. Saya meminta hati-hati, jangan sampai mau disuap atau dilobi,”tegas KH. M. Yusuf Al Mubarok dalam Video Conferens. Rabu (26/5/21).
Tidak hanya itu, KH. M Yusuf juga mengimbau kepada masyarakat atau pengusaha yang tergabung pada Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan (KRPM) untuk lebih hati-hati dan jangan takut dengan ancaman yang bakal dilakukan oleh oknum pejabat. Karena di Pandeglang sudah tidak aneh bila ada gerakan itu, biasanya akan dicari kesalahannya untuk dijebloskan ke penjara.
“Biasanya mereka (oknum pejabat) akan mencari kesalahan terutama kepada pengunjuk rasa yang dianggap berbahaya, untuk dilaporkan kepada Kepolisian atau ke Kejaksaan sehingga mereka tak berani lagi melanjutkan aksi demonstrasi tersebut,”ucap Ulama Besar berjiwa kritik membela kebenaran terutama dia merasa Pandeglang merupakan tanah leluhurnya dimana dia dilahirkan.
Masih kata, KH. M. Yusuf, di masa kepemimpinan Ir. Joko Widodo peningkatan perekonomian harus ditingkatkan, terutama di negeri sejuta santri seribu ulama ini, karena masyarakat akan merasakan perubahan bila pejabat koruptor sudah dihilangkan. Oleh sebab itu dirinya meminta kepada KPK RI, Kepolisian, Kejaksaaan dari pusat sampai daerah untuk menindaklanjuti garakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Koalisi RPM di Pandeglang.
“Monopoli proyek, gratifikasi dan lainnya yang dilakukan oleh Oknum pejabat koruptor maka kita harus dilawan agar masyarakat dapat merasakan adanya peningkatan perekonomian dari kepemimpinan Ir. Jokowi. karena dengan dilawan mereka (aksi demo) telah mengawal program presiden kita. Dengan demikian saya berharap dengan adanya aksi demonstrasi kemarin KPK RI, Kepolisian dan Kejaksaan ditindaklanjuti.”tegasnya.
Editor : Yudhi.
0 Komentar