MANOKWARI, ZonaEXpose.com – Ancaman pada era Reformasi dan tehnologi internet, pada bulan Nopember 2020 lalu Panglima TNI menyebutnya sebagai “ancaman separatisme di dunia maya”. Aksi separatisme saat ini tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata tetapi telah berkembang melalui kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial sebagai media propaganda dan media perang urat syaraf. Salah satu ancaman separatisme tersebut berasal dari gerakan separatisme di Papua Barat, menjadikan tokoh OPM dalam negeri lebih mudah melakukan interaksi dengan tokoh OPM luar negeri dan melakukan propaganda-propaganda. Di samping itu mulai menjamur LSM yang mendukung kemerdekaan Papua dari cara menunjukkan pelanggaran HAM di Papua, organisasi yang digagas oleh OPM di luar negeri juga cukup memiliki peran signifikan. Muncul beragam organisasi politik yang mengatasnamakan perjuangan kemerdekaan Papua serta memiliki hubungan dengan OPM dalam negeri. The Free West Papua Campaign yang didirikan oleh Benny Wenda pada tahun 2000 di Inggris. Sebelumnya, Benny Wenda merupakan terduga dalam kasus penyerangan kantor polisi di Abepura dan melarikan diri ke Papua Nugini hingga akhirnya mendapatkan suaka politik di Inggris.
Intensitas serangan OPM mulai cenderung untuk menggunakan strategi non-kekerasan dan mengurangi aktivitas kekerasan. Seperti yang dilakukan dalam forum resmi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 10 September 2019 di New York, satu-satunya hanya Negara Vanuatu yang mendukung kemerdekaan untuk Papua Barat namun tidak disetujui oleh seluruh negara dan PBB. Hal ini memperlihatkan OPM menempatkan peralihan strategi berupa konsep perubahan strategi Irregular War oleh James D. Kiras (Kiras;2007), asumsinya adalah perubahan model strategi dapat terjadi didasarkan pada empat dimensi yang mempengaruhi; pertama, terkait dengan waktu, yang menjelaskan bahwa lamanya durasi perjuangan akan mempengaruhi jalannya pemberontakan tersebut; kedua, ruang, bahwasannya pemanfaatan pada lahan dan jangkauan yang kemudian dapat memberi keuntungan maupun kerugian terhadap pemberontak; ketiga, dukungan, terkait dengan opsi yang muncul sebagai tindakan aktor lain untuk mempermudah mobilisasi perjuangan, misalnya ketersediaan informasi dan bantuan lainnya; keempat, legitimasi yakni simpati yang diberikan oleh masyarakat sebagai dasar pembenar bagi suatu pemberontak untuk melakukan aksinya (Kiras; 2007).
Pengaruh perubahan model strategi terlihat pada saat Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menegaskan bahwa pihaknya tidak mengakui klain Benny Wenda tersebut, dengan alasan bahwa Benny Wenda merupakan warga negara asing (Inggris), bukan warga negara Indonesia sehingga tidak sah menjadi Presiden Papua Barat Merdeka sehingga menolak klaim Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda terkait pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2020 di Inggris. Melihat situasi dan mengantisipasi ancaman separatisme di dunia maya tersebut, Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen TNI Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr (Han) selaku Pangkoops di wilayah Provinsi Papua Barat menggagas kegiatan “Bulan Kasih” selama bulan Desember 2020 di seluruh wilayah provinsi Papua Barat untuk menemukan dan menggali fakta-fakta bahwa dampak dari ancaman separatisme di dunia maya sebagai perubahan model separatis di wilayah Provinsi Papua Barat akan menemui jalan buntu.
Dalam Hukum Internasional, pendirian sebuah negara harus didahului dengan adanya wilayah, rakyat dan terakhir adanya pemerintahan. Diketahui bahwa sampai saat ini, wilayah dan rakyat di Papua Barat masih mengakui dan dikelola oleh Pemerintahan Indonesia mulai dari kecamatan, Kabupaten dan gubernur provinsi Papua Barat sehingga pernyataan Benny Wenda tersebut merupakan “ilusi” belaka, sebagaimana yang ditegaskan oleh Pangdam XVIII Kasuari menyatakan bahwa faktanya deklarasi Benny Wenda di Media Sosial tanpa dukungan dari masyarakat Papua Barat. Semakin hari kelompok-kelompok Separatisme semakin ditinggalkan oleh rakyat Papua, khususnya di provinsi Papua Barat yang semakin sadar bahwa semuanya hanya kepentingan kekuasaan kelompok semata, bukan untuk kesejahteraan masyarakat provinsi Papua Barat.
Hal ini dinyatakan oleh masyarakat Papua Barat pada saat Pangdam XVIII Kasuari menggelar kegiatan “Bulan Kasih”, seluruh masyarakat provinsi Papua Barat mendukung Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Papua Barat sebagai daerah yang damai dan sejahtera. Pelaksanaan “Bulan Kasih” diselenggarakan secara sinergis antara Pemda dan Masyarakat bersama sama TNI-Polri dengan mengusung penegakan disiplin protokol kesehatan diseluruh wilayah provinsi Papua Barat, sehingga Pangdam XVIII Kasuari sangat menyakini bahwa perubahan model separatisme dengan pemanfaatan strategi non-kekerasan akan menemui jalan buntu dan Kodam XVIII Kasuari bertekad meniadakan dampak dari ancaman separatisme di dunia maya. Kita berharap masyarakat Papua Barat bangkit dan bergerak untuk membangun daerahnya, baik pembangunan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastrukturnya agar tidak tertinggal dengan provinsi lainya serta tidak terpengaruh oleh provokasi bualan kelompok-kelompok yang bersebrangan dengan NKRI.
ZonaEXpose.
0 Komentar