ZonaExpose.com
Jakarta — Rencana pemberian penghargaan Bintang Mahaputra oleh Presiden Jokowi kepada Gatot Nurmantyo, menuai berbagai reaksi di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, sebagaimana ditanyakan komentarnya oleh media, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutnya sebagai sesuatu yang biasa. Dijelaskan, penghargaan Bintang Mahaputra itu tidak ada yang aneh, karena memang merupakan hak Gatot sebagai mantan Panglima TNI.
“Jadi ini rutin saja, bahwa ada macam macam penilaian, biasalah, kalau Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang, orang curiga, kalau diberi dibilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam membungkan dan tidak ada urusan diskriminasi, ini hak nya dia,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD, di kantornya, Kamis (5/11).
Mahfud lebih jauh menjelaskan, Gatot Nurmantyo pernah menjadi panglima TNI dan merupakan anggota kabinet.
“Semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai. Itu mendapat bintang Mahaputra Adipradana, kecuali Kapolri dan Panglima. Kapolri, Panglima dan Kepala Staf Angkatan itu meskipun tidak satu periode kalau pernah menjabat itu mendapat Bintang Mahaputra,” papar Mahfud yang juga mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur ini.
“Saya baca ada yang komentar, ini pemberian bintang Mahaputra kepada GN (Gatot Nurmantyo, red) tidak pada waktunya, ini aneh. Tidak aneh, karena dia anggota kabinet dan bersama anggota yang lain. Kemarin keputusannya, anggota kabinet pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi, tapi terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga dan tenaga medis, lalu ditunda, dan dijanjikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember, ” tambah Mahfud.
Menurut Mahfud, penghargaan yang akan diberikan Presiden sebanyak 30 orang, termasuk Susi Pudjiastuti, Luhut Pandjaitan dan beberapa Menteri yang sudah selesai menjabat tapi belum pernah mendapat penghargaan.
“Gatot termasuk anggota kabinet Pak Jokowi yang belum mendapat,” pungkas Mahfud MD. ( red)
0 Komentar